ABSTRAK Pertumbuhan penduduk semakin berkembang salah satunya di Kota Surabaya dalam permintaan akan ketersediaan semakin meningkat dalam pembangunan perumahan. Pengembang Properti membuat perencanaan pembagian luas tanah sesuai denah yang akan ditawarkan bagi para Konsumen termasuk masing-masing Tipe rumah seperti Tipe 21/60, Tipe 21/72, Tipe 36/72 dan Tipe 45/96 dengan ukuran luas tanah yang dibuat dalam Perjanjian Jual Beli antara Pengembang Properti dengan Konsumen dan biasanya dalam perjanjian tidak menjadi kenyataan terhadap ukuran luas tanah yang tercatat di Sertifikat lebih kecil dibandingkan Akta Jual Beli yang melalui Kantor Notaris dan PPAT. Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah keabsahan Sertifikat yang tidak sesuai dengan Akta Jual Beli dan Perlindungan Hukum bagi Pembeli Properti Perumahan. Metode penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian yaitu Hukum Normatif, dengan menggunakan Peraturan Perundang-Undangan (Statute Approach) yaitu menggabungkan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan Analisa kasus yang ada. Hasilnya dari penelitian ini adalah memberikan prosedural dan penyelesaian terhadap Keabsahan Sertifikat yang tidak sesuai dengan Akta Jual Beli serta Perlindungan Hukum bagi Pembeli Properti Perumahan. Dalam hal ini Sertifikat yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tidak sesuai dengan Akta Jual Beli yang khususnya tentang ukuran luas tanah, Sertifikat tetap sah berdasarkan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional. Akan tetapi proses dalam Penerbitan sertifikat tersebut kurang prosedural, dikarenakan tidak melalui beberapa tahapan-tahapan yang benar sesuai dengan Pasal 54 ayat (3) dan (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

ABSTRACT The population growth is growing one in the city of Surabaya in the demand for the availability of the rise in housing construction. Property developers planning division of land area suitable floor plans that will be offered to the consumer including each type of home such as Type 21/60, 21/72 Type, Type Type 36/72 and 45/96 with a land area the size of which is made in the Agreement Property Developers Buy between the Consumer and usually in agreement not being true to the size of the area of land recorded in the Certificates smaller than the Sale and purchase agreements with the Office of Notary and PPAT. Legal issues raised in this research is the validity of the certificate is not in accordance with the Sale and Purchase Agreements and the Law for the Protection of Residential Property Buyers. This research method is to use the type of research that Normative Legal, using Regulation Legislation (statute approach) which combine the legislation relating Analysis of the cases. The result of this study is to provide a solution to the procedural and Validity Certificates are not in accordance with the Sale and Purchase Agreements and the Law for the Protection of Residential Property Buyers. In this case the certificate issued by the National Land Agency is not in accordance with the Sale and Purchase Agreements are in particular about the size of the land area, certificates remain valid under powers possessed by the National Land Agency. But the process of issuance of the certificate less procedural, because no through several stages that right in accordance with Article 54 paragraph (3) and (4) Regulation of the National Land Agency Number 1 of 2006 concerning provisions on implementation of Government Regulation No. 37 Year 1998 on Regulations Title Deed official Land.

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal