Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah klasik dalam dunia hukum. Hak-hak korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga akan tetapi hal ini belum cukup mengantisipasi kekerasan tersebut. Dalam hal ini perlunya perhatian dan perlindungan hukum baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun dari mayarakat sehingga jika setiap orang mendengar, melihat, merasakan atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya pencegahan dan memberikan pertolongan. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dilakukan dalam bentuk kekerasan fisik saja melainkan bisa kekerasan dalam bentuk kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Kebanyakan pihak yang dirugikan adalah perempuan yang menjadi korban. Seorang istri merasa tertekan dan kecewa ketika suami sudah merampas hak atas dirinya. Kata Kunci: hak istri, kekerasan psikis, viktimologi

The house hold (KDRT) is a classic problem in the world of law. The rights of victims of household are regulated in Law Number 23 Year 2004 on the abolition of household but this is not enough to anticipate the violence. In this case the need for attention and legal protection of the government, law enforcement officers, as well as from the society so that if everyone hears, sees, feels or knows the occurrence of violence in the household must make efforts to prevent and provide relief. House hold is not only done in the form of physical hold alone but can be violence in the form of psychic hold, sexual hold and neglect of the household. Most disadvantaged parties are women who are victims. A wife feels depressed and disappointed when the husband has deprived her of her right. Key words: rights of wife, psychological violence, victimology

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal