Detail Karya Ilmiah

  • PERAN DEWAN PERS DALAM MENGEMBANGKAN DAN MENYELESAIKAN KASUS PERS DI TINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS
    Penulis : MUCHAMMAD TOYYIB
    Dosen Pembimbing I : Dr. Indien Winarwati, S.H., M.H.
    Dosen Pembimbing II :
    Abstraksi

    Puluhan tahun sejak rezim orde lama hingga orde baru pers Indonesia mengalami ketakutan. Penghentian penerbitan secara paksa (bredel) menjadi momok yang menakuti Indonesia pada masa tersebut. Undang-undang Nomor 11 tahun 1966 Tentang ketentuan pokok pers yang mengalami perubahan sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 1967 dan 1982 masih belum dapat menjamin kemerdekaan pers di Indonesia untuk tidak di bredel. Pada tahun 1968, Dewan Pers yang di bentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan Pokok Pers masih belum dapat memberikan dampak signifikan terhadap Pers Indonesia. Hal sebaliknya Dewan Pers menjadi perisai pemerintah untuk membredel Pers. Pada akhirnya tahun 1999 reformasi Pers Indonesia menemukan pintu keluar dari momok tersebut. Penggunaan metode penelitian dalam setiap penulisan ilmiah merupakan kewajiban dalam penulisan karya ilmiah. Penulisan pada Skripsi ini menggunakan metode penilitian untuk menjawab isu-isu hukum sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Jenis peniltian dalam skripsi ini menggunakan jenis metode normatif atau yang biasa di sebut dengan dogmatika hukum. Metode pendekatandengan menggunakan konsep pendekatan perundang-undangan (statute Approach) dan pendekatan kasus (case Approach). Bahan yang digunakan dalam pengumpulan data adalah bahan hukum primer dan sekunder. Analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi yang menarik kesimpulan dari hal umum ke khusus. Era reformasi pada saat ini, Dewan Pers menjadi lembaga independen yang berfungsi untuk menjaga kemerdekaan Pers di Indonesia. Dalil yang dahulu dijadikan untuk membredel pers, sekarang melindungi pers dari ancaman pihak lain. Pers Indonesia yang telah merdeka, ternyata menjadi ancaman terhadap keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara seiring munculnya pers yang kurang berkualitas dalam dunia jurnalistik. Pada akhirnya Pers melakukan pelanggaran terhadap UndangUndang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang merupakan prinsip dasar dari Pers. Bagaimana sikap dari Dewan Pers dalam menjaga dan melindungi kemerdekaan pers agar tidak merusak citra pers. Sebagaimana yang banyak para pakar menyebutkan Pers merupakan salah satu dari pilar demokrasi ke Empat, setelah eksikutif, legislatif,dan yudikatif.

    Abstraction

    Severel Decades since old order regime until the new order, the Indonesian press has expereienced fear. Termination forcibly of publishing (Bredel) is a scourge that scare Indonesia. Constitution that rules about press No. 11st of 1996th that has changes as much as two times on 1967th and 1982nd still have not been able to guarantee the freedom of the Press in Indonesia. On 1968th, the press council that established by constutions of press No. 11st of 1968th about basic provisions of press still not had a significant impact for Indonesian Press. On the contrary, the council of Indonesian Press become a shield of Government for stop the Press. On 1999th, Reformation of Indonesian Press found a way out of fear factor. Using the methods of research in every scientific writing is the obligation of writing scientific paper. Writing of this Thesis uses research methods for answers of law issues, so that it could be answered by scientific. The type of this Thesis uses normative method (dogmatic law). Approximation method uses the concept statute approach and case approach. The materials that used in collecting of the data are primer and secunder of law materials, and analysis of law material uses deduction method that conclude from general to particular. The reformation era at the time, the Press Council is independent institution that has a function to save indepence of press in Indonesia.The rules of law that once made for stop Indonesian press has been protected the press from the threat of other party. Indonesian Press that has got independece, it turned out to be a threat of sustainability of the nation and state caused by present of jurnalistic that has no quality. Eventually, press violates the contitution No. 40th of 1999th about press and code of conduct of jurnalistic that has a basic principle for press. How about the attitude of the Press Council for save Press Independece in order not to damage the image of the press, as many experts have mentioned that Press is the one of the fourth pillar of democracy, after executives, legislative and judicial

Detail Jurnal