ABSTRAK Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan sistem Pemerintahan Presidensiil dengan pola sistem demokarasi berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berdasarkan Peran partai politik saat ini sebagai penentu arah suatu kebijakan Negara melalui bidang politik. Maka partai politik memiliki peran pembentuk awal kader-kadernya sebagai pemimpin Negara atau calon presiden yaitu dibidang eksekutif sebagi pelaksana perundang-undangan, dan legislatif yang memiliki kewenangan sebagai pembuat Undang-Undang. Dari hal tersebut partai politik begitu kuat perannya di dalam Negara Republik Indonesia. Dengan demikian dalam skripsi ini permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah Bagaimana peran partai politik dalam penguatan sistem pemerintahan presidensiil di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan serta sejarah penafsiran pembentukan aturan perundang-undangan. Bahan hukum primer, Sekunder dan Tersier. Berdasarkan bahan hukum tersebut, analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap bahan primer dan bahan skunder. Deskriptif yaitu meliputi isi struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk meneliti aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan rumusan masalah dalam skripsi ini. Dari kajian yang dilakukan penulis dapat di simpulkan dalam penguatan Sistem Pemerintahan Presidensiil melalui peran partai politik bisa terwujud dengan cara : adanya aturan yang jelas didalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang sistem pemerintahan presidensiil, dan adanya kualisi formal yang dilakuakan partai politik berdasarkan Undang-undang. Dengan landasan penguatan Sistem Pemerintahan Presidensiil agar terwujudnya cita-cita Negara yang dilandasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kata Kunci : Peran, Partai Politik, Penguatan, Sistem pemerintahan Presidensiil,

ABSTRACT Unitary Republic of Indonesia Presidential Administration system uses pattern demokarasi system based on Pancasila and the Constitution of 1945. Based on the current role of political parties as a determinant of the direction of a state policy through politics. So political parties have a role early forming cadres as a leader or candidate countries, namely as a field executive implementing legislation, and the legislature has the authority as lawmakers. From this political party is so strong role within the Republic of Indonesia. Thus, in this paper the issues raised by the authors is the What is the role of political parties in strengthening the system of presidential government in Indonesia. This study uses normative law research method and approach to statutory interpretation of the history of the establishment of the rule of law. Primary legal materials, Secondary and Tertiary. Based on the legal materials, the analysis used is qualitative analysis of the primary material and secondary material. Descriptive structure which includes the contents of positive law, which is an activity on the author to examine the rule of law referenced in resolving the problem in this paper. From the study by the author can be concluded in strengthening the System of Government Presidential through the role of political parties can be realized in a way: the existence of clear rules in the Act of 1945 on the system of presidential government, and the kualisi formal dilakuakan political parties under Law , By strengthening the foundation of the Presidential Administration System for the realization of the ideals State dilandasan Pancasila and the Constitution of 1945. Keywords: Role, Political Party, Reinforcement Systems Presidential administration,

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal