Detail Karya Ilmiah

  • pengisian jabatan kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan indonesia
    Penulis : Habibus Shalihin
    Dosen Pembimbing I : Mukhlish, SH., MH
    Dosen Pembimbing II :-
    Abstraksi

    ABSTRAK Penulis skripsi ini dilatar belakangi dengan adanya suatu perubahan konsep pemilihan kepala daerah yang mana konsep tersebut akan dikembalikan lagi terhadap pemilihan perwakilan, dengan hadirnya Undang-undang No 22 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah . Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, penelitian yang berdasarkan teori-teori hukum dan juga mengacu terhadap perundang-undangan, adapun pendekatan masalah yang berkaitan dengan undang-undang (statute opporach) dan pendekatan konsep (conceptual oppoach). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa undang-undang No 22 tahun 2014 tentang pemilihan kepala daerah yang akan mengembalikan suatu konsep demokrasi tidak langsung atau mengembalikan konsep perwakilan terhadap dewan perwakilan daerah (DPRD). Kata kunci : Demokrasi, Rakyat, Pilkada

    Abstraction

    The background of this thesis writer with a change in the concept of local elections in which the concept will be returned again to the selection of representatives, with the presence of Act No. 22 of 2014 concerning local elections. The type of research in this thesis is a normative juridical research, research that is based on the theories of law and also refers to the legislation, while the approach to issues relating to the law (statute opporach) and approaches the concept (conceptual oppoach). The results of this study concluded that the law No. 22 of 2014 about local elections that will restore a democratic concept of indirect or restore the concept of representatives of the regional council (DPRD). Keywords: Democracy, People, elections

Detail Jurnal