Detail Karya Ilmiah

  • KEWENANGAN NEGARA TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (Studi Kasus Kontrak Karya PT. Freeport di Papua).
    Penulis : Bambang Riadi
    Dosen Pembimbing I : Dr. indien winarwati SH., MH
    Dosen Pembimbing II :fauzin SH., LLM
    Abstraksi

    Indonesia merupakan suatu Negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dimanfaatkan dengan cara dikelola yakni ditambang. Peratambangan di Indonesia sendiri dimulai sejak pemerintahan colonial belanda dan jepang. Para penjajah sangat tertarik dengan sumber daya alam Indonesia yang melimpah ruah. Indonesia dimata asing sangatlah berarti, karenanya tidak sedikit orang asing yang ingin mengunjungi pulau nusantara ini. Ketertarikan Negara lain terhadap sumber daya alam Indonesia yang melimpah ruah menjadi poin tersendiri oleh bangsa Indonesia, hal ini disebabkan kurang mendukungnya sumber daya manusia. Lemahnya sumberdaya manusia untuk meracik sumber daya alam yang melimpah di Indonesia membutuhkan Negara lain. Kebutuhan Indonesia terhadap Negara asing ini dimulai sejak orde baru. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana pertanggung jawaban Negara Republik Indonesia menurut prinsip-prinsip hukum internasional atas dampak kontrak karya PT. Freeport di papua? dan dapatkah kontrak karya ini dapat dibatalkan atau tidak?. Untuk mengetahui hal tersebut penulis menggunakan penelitian hukum. Pendekatan yang digunakan untuk memperoleh bahan hukum adalah Pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Bahan hokum yang digunakan, primer, sekunder, dan tresier, analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif. Menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian dikorelasikan terhadap beberapa asas, teori dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini. Sehingga dalam penelitian ini dapat menghasilkan sebuah solusi, konklusi serta konsepsi ideal tentang hal-hal yang berhubungan dengan pertanggung jawaban Negara. Sehingga penulis dapat menarik kesimpulan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah indonesia harus mensejahterakan rakyatnya dan membatalkan kontrak karya antara PT. Freeport dan Indonesia.

    Abstraction

    Indonesia is a country rich in resources lamnya dayaa. The abundance of natural resources owned by Indonesia used in a way that is manageable mined. Peratambangan in Indonesia itself started since Dutch colonial rule and Japanese. The invaders are very interested in the natural resources of Indonesia are abundant. Indonesian foreign eyes is very meaningful, hence not a few foreigners who want to visit the island nusantaraini. Interest in other countries against Indonesia's natural resources are abundant into separate points by the Indonesian nation, this is due to lack of human resources support. Weak human resources for dispensing the abundant natural resources in Indonesia requires another State. Indonesia needs to foreign countries began the new order In this study the authors wanted to know how the liability of the Republic of Indonesia in accordance with the principles of international law on the impact of the work contract of PT. Freeport in Papua? And can this work contract can be canceled ataut idak? To know that the author uses the study of law. The approach used to obtain legal material is approach used approach to legislation (statue approach). Legal materials are used, primary, secondary, dantresier, analysis of legal materials made deductively. Draw conclusions from the general kekhusus by analyzing the legislation relating to the problems then correlated against some of the principles, theories and principles to serve as a foundation for analyzing the formulation of the problem in this study. Thus, in this study can produce a solution, as well as the conclusion of an ideal conception of matters relating to the responsibilities of the State Thus, the authors were able to deduce the results of this study indicate that the Indonesian government should cancel the welfare of its people and the work contract between PT. Freeport and Indonesia

Detail Jurnal