Pada Tahun 2012 Pemerintahan Indonesia mengeluarkan sebuah kebijakan baru yakni penggunaan KTP Elektronik atau di Sebut E_KTP sebagai pengganti sitem KTP yang sebelumnya. Kebijkan tersebut merupakan implementasi dari Undan-Undang Negara Republik Indonesia no. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan tranparansi elektronik.Pengambilan langkah kebijakan KTP Elektronik dikarenakan jumlah pendududk di Indonesia yang besar dan memerlukansistem yang akurat untuk mempermudah proses pelayanan. Antusias Dan partisipasi masyarakat terbilang cukup baik dibandingkan dengan awal dikeluarkannya kebijakan KTO Elektronik pada tahun 2012. Responsible masyarakat yang lamban terhadap terhadap kebijakan KTP Elektronik dikarnakan masyarakat masih awam dan kurangnya sosialisasi dari pemerinntah setempat.. Karena pada hakekatnyan tindakan masif penyelenggara pelayanan publik meruipakan perwujutan kewajiban aparatur pemerintah sebgai abdi Negara yang di atur undang-undang pelayanan publik. Untuk meningkatkan kualitas pelayan publik, sebagai penyelenggara perlu ujntuk melakukan inofasi agar percepatan pemerataan KTP Elektronik di Kabupaten Bangkalan dapat terealisasi secara menyeluruh, agar terpenuhi hak hak masyarakat sesuai dengan asas dan hak kewajiban dam undang-undang pelayanan publik.

In 2012 the Indonesian government issued a new policy the use of electronic KTP or Call E_ID cards as a replacement for the sitem KTP previously. The policy is implementation of Undan-Undang State of the Republic Of Indonesia no. 11 The year 2008 about information and transparency electronics. The taking of policy steps due to the number of pendududk Electronic KTP in Indonesia large and requires accurate system to facilitate the process of service. Enthusiastic and community participation was fairly good compared with the beginning of the issuance of electronic KTO policy on 2012. The Responsible society that slow against the policy of electronic KTP dikarnakan communities still laity and lack of socialization of local pemerinntah. . Because on hakekatnyan action massive public service provider meruipakan perwujutan obligations of the government apparatus supposedly represented by the man of the country in the set laws of public services. To improve the quality of public servants, as the organizer of the need to perform inofasi ujntuk so that the acceleration of the equitable distribution of electronic KTP in Bangkalan Regency can be realized as a whole so that met community rights in accordance with the principles and the rights of the obligation of dam laws of public services.

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal