Detail Karya Ilmiah

  • Analisis Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota Bangkalan
    Penulis : Jonny Teddy Rianto
    Dosen Pembimbing I : Nurul Herawati, SE., M.Si.
    Dosen Pembimbing II :Rahmat Zudhi, SE., M.SA., Ak., QIA., CA.
    Abstraksi

    Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang berlaku, memberikan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan pemerintahan di daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah merupakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya pemberian otonimi daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksakan berbagai kegiatan pemerintah lebih mandiri. Pengalihan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya manusia, kewenangan yang diberikan kepada daerah. Dalam Perda Nomor 9 Tahun 2010 juga telah mengalami perubahan dalam pengenaan tarif BBNKB, dimana tarifnya meningkat menjadi 15% dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). Tarif ini diberlakukan untuk kendaraan roda dua maupun roda empat pribadi tahun pembuatan 2011. dalam skripsi ini menunjukkan bahwa peraturan tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendapatan daerah terutama Kota Bangkalan. Namun ada juga keterbatasan dalam skripsi ini yaitu hanya membahas dari sektor PKB dan BBNKB saja, termasuk ruang lingkupnya hanya berada di Kota Bangkalan. Kata Kunci : BBNKB, PKB, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Progresif.

    Abstraction

    With the enactment of Law No. 32 tahun 2004 about local government and law No. 33 of 2004 on fiscal balance between the central government and local government regulations, provides a very broad impact on the development of governance in the region . Autonomy granted to the region broad autonomy , realistic and responsible . For granting regional autonomy implies the emergence of regional powers and obligations to carry out the activities more independent of government . Transfer , distribution and utilization of human resources , the authority given to the area. In Perda Nomor 9 tahun 2010 also have change in BBNKB rate assessment, where the rate is raise become 15 % from sale value vehicle / Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). This rate is charged for two wheeled vehicle and private four wheeled vehicle in year of manufacture 2011, in this thesis showed that the regulation really effect for local icome development especially Bangkalan city. But also there are limitations in this thesis which is only discuss PKB and BBNKB sector, and also the scope only in Bangkalan city. Keywords : BBNKB, PKB, Tax Area, Levies, Progresisive.

Detail Jurnal