ABSTRAK Kegiatan pertambangan pasir laut di Kabupaten Sumenep pada umumnya dilakukan tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta tidak memiliki Izin Lingkungan seperti AMDAL atau UKL-UPL dalam melakukan kegiatan penambangan seperti yang ditentukan dalam Undang-undang. Permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini adalah apakah penerapan Pasal 109 UUPPLH terhadap penambang pasir liar sudah tepat. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 46/Pid.Sus/2013/PN.Smp telah menjerat pelaku penambang pasir liar dengan Pasal 109 UUPPLH. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri Sumenep guna menjawab permasalahan yang diangkat. Dalam Penelitian untuk menyusun jurnal ini merupakan penelitian hukum. Pendekatan yang digunakan untuk memperoleh bahan hukum adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan untuk membahas rumusan isu hukum adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan Pasal 109 UUPPLH terhadap penambang pasir liar tidak tepat. Dengan demikian rumusan unsur-unsur Pasal 109 UUPPLH dalam putusan Pengadilan Negeri Sumenep tidak terpenuhi sepenuhnya karena tidak mengatur secara jelas terkait tindak pidana pertambangan pasir liar. Aturan yang lebih khusus mengatur mengenai tindak pidana pertambangan pasir liar terkait Izin Usaha Pertambangan terdapat dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Kata Kunci: Penerapan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pertambangan Pasir Liar.

ABSTRACT Sea sand mining in Sumenep area is not generally equipped with Mining Permit and Environment Control Permit such as AMDAL or UKL-UPL as regulated by laws. The problem studied is the appropriate implementation of article 109 on UUPPLH to illegal sand miners. In Sumenep District Court Decision with the number decision of 46/Pid.Sus/2013/PN.Smp has punished the illegal sand miners with the article of 109 UUPPLH. The study is conducted to analyze the Sumenep District Court decision in order to answer the problem of study. Legal research is used as the method of study. The approach used for obtaining legal material is statute and case approach. Legal materials used for discussing the legal issue formula are primary, secondary and tertiary legal material. Legal material analysis is conducted deductively. The result of study shows that the implementation of article 109 UUPPLH on illegal sand miner is not appropriate. Thus, the elements formula of article 109 UUPPLH on District Court decisions is not fully met the case because it does not explicitly regulate the crime of illegal sand miners related to Mining Permit as stated in article 158 of Law number 4, 2009 on Coal and Mineral Mining. Keywords: The Implementation of Article 109 Law number 32, 2009 on Management and Protection of Environment, Illegal Sand Mining.

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal