Pemilihan Umum diawali dengan pengenalan diri partai politik peserta pemilihan umum dan para calon anggota legislatif yang diusung oleh partai politik atau perseorangan dan kemudian ditindak lanjuti dengan kampanye pemilihan umum, menurut pasal 1 ayat 29 UU No. 8 Tahun 2012 adalah “kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemilu”. Dalam pemilu ada kampanye untuk memperkenalkan visi dan misi dari seorang calon Anggota legislatif untuk mendapat dukungan dari kelompok atau perseorangan, tetapi dalam berkampanye ada aturan atau batasan tentang berkampanye atau larangan-larangan dalam kampanye. Larangan kampanye diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012 dan PKPU No.15 Tahun 2013. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif, yakni penelitian dengan penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yakni; Pendekatan Statute Approach. yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, dan pendekatan Conseptual Approach, yaitu pendekatan dengan cara menelaah pandangan para sarjana-sarjana hukum dari negara di mana skripsi ini dibuat. penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap calon anggota legislatif yang melanggar aturan kampanye akan dikenakan sangsi sesuai dengan ketentuan UU No.8 Tahun 2012 dan PKPU No.15 Tahun 2013. Perlu adanya revisi atas sanksi atau aturan yang terdapat dalam UU No.8 Tahun 2012 dan PKPU N0.15 Tahun 2013. Perlu adanya sosialisasi yang lebih baik lagi terhadap para calon anggota legislatif beserta tim suksesnya tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama masa kampanye.

Election begins with the introduction of self political parties participating in elections and legislative candidates promoted by political parties or individuals and then followed up with a general election campaign, according to Article 1, Section 29 of Law No. 8 The year 2012 is "Election Participants activity to convince the voters by offering a vision, mission, and program participants Election". In no election campaign to introduce the vision and mission of a legislative candidates to have the support of a group or individual, but in the campaign are no rules or restrictions on campaigning or prohibitions in the campaign. Campaign prohibition stipulated in Law No. 8 In 2012 and PKPU 15 Year 2013. This type of research in this thesis is normative research, ie research with writing that is based on an analysis of several legal theories and laws are appropriate and related to the problem in writing this essay. Method approach to the problem which is used in this thesis uses two (2) approaches, namely; Approach Approach Statute. that approach by using legislation and regulations, and Conseptual approach Approach, the approach by way of examining the views of scholars of law of the country in which this thesis is made. law enforcement against violations of legislative candidates who violate the rules of the campaign will be subject to sanctions in accordance with the provisions of Law No. 8 of 2012 and PKPU 15 Year 2013. There needs to be a revision of sanctions or the rules contained in Law No. 8 of 2012 and PKPU N0.15 Year 2013. it needs a better dissemination of the legislative candidates as well as the success of the team about the things that can and can not do during the campaign period.

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal