ABSTRAKS Proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam prakteknya tidak selalu berjalan sesuai rencana. Permasalahan yang sering timbul dalam pengadaan adalah masalah perselisihan mengenai harga tanah antara pemilik tanah dengan pemerintah. Seperti halnya pengadaan tanah untuk pembangunan terminal Tipe A di Kabupaten Bangkalan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian adalah pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan terminal Tipe A di Kabupaten Bangkalan dan kendala yang terjadi. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris dan Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan case approach dan pendekatan fakta. Cara pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Hasil pembahasan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan terminal Tipe A dimulai dengan tahap perencanaan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan sejak tahun 2008, selanjutnya tahap konsultasi publik melalui sosialisasi rencana pengadaan tanah. Dilanjut dengan tahap musyawarah pemerinth dibantu oleh tokoh masyarakat setempat dengan melakukan pendekatan terhadap masyarakat. Tahap terakhir yaitu penyerahan hak atas tanah dari masyarakat kepada pemerintah. Kendala yang dialami adalah dalam hal penentuan lokasi antara Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan Dinas Perhubungan, beberapa diskusi akhirnya disepakati pembangunan Terminal Tipe A di Kecamatan Burneh dan Kecamatan Trageh dengan SK yang dikeluarkan oleh Bupati. Selain itu ada kendala masalah nilai penggantian kerugian harga tanah, antara pemegang hak atas tanah dengan pemerintah. Karena harga tanah sebagai penggantian kerugian yang ditawarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah terlalu rendah, seingga dalam hal ini meminta bantuan tokoh masyarakat setempat untuk memberikan pengertian dan pemahaman pentingnya dibangun Terminal Tipe A di Kabupaten Bangkalan.

ABSTRACT The process of land procurement for public purposes does not always run well according to plan practically. Problems that often arise in procurement are dispute of land price between the land owners and the government, for example, the land acquisition for the construction of bus station type A in Bangkalan. The objective of this study is to find out the implementation of the land procurement for the construction of a bus station Type A in Bangkalan and obstacles that occur. This study belongs to empirical legal research and problems approach applied are case and fact approach. The data collected is primary and secondary data. The data is analyzed by applying descriptive analysis. The result shows that land procurement for terminal construction type A is started with the step of planning by the local government of Bangkalan. The next step is public consultation to socialize the plan of land procurement. Afterwards, government and local community leaders start an approach to community about the plan. The last is the hand-over of the land rights from community to government. There are two obstacles occur in the construction process, first is determining the location of terminal between local government of Bangkalan and the Department of Transportation. By conducting several discussions between two of them, finally they agreed that the location of type A bus station is in the District of Burneh and Trageh. Then, the construction is conducted based on a decree issued by the Regent. Secondly is the compensation of land prices. Since the prices that the committee of land procurement offers are too low, therefore, the committee asks the local community leader in giving understanding to public because the Type A bus station in Bangkalan region is urgently required.