v ABSTRAK Pelaksanaan Pemilu secara langsung pada dasarnya bertujuan untuk menguatkan prinsip kedaulatan rakyat, pendidikan politik kepada masyarakat ditingkat pemerintahan lokal dan perkembangan kehidupan demokrasi namun permasalahan sering muncul terkait dengan pelaksanaan pemilu secara langsung mengenai politik uang (money Politic). Dalam hal ini dapat terjadi dan memberikan dampak negatif dari pemilu sebab adanya sanksidalam rumusan Pasal 301 ayat (1) Undang-undang No 8 Tahun 2012 ringan sekali dalam praktek, seperti maraknya praktek politik uang, keterlibatan aparat birokrasi dalam kampanye dan penetap bakal calon kepala daerah juga terlibat dalam hal ini menjadi menarik untuk diteliti sebab politik uang dapat menciderai sistem demokrasi. Dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yakni penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan ada kaitanya dengan permasalahan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Aprproach) yakni dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada kaitanya dengan pemilu khususnya mengenai politik uang dalam pemilukada, dan juga pendekatan secara konseptual (Conseptual Approach) Pemaknaan politik uang secara luas. Hasil penelitian bahwa makna dari politik uang dalam pemilukada adalah pemberian atau dijanjikan uang atau barang agar seseorang memilih calon tertentu, sanksi yang ada dalam rumusan pasal 301 ayat 1 Undang-Undang No 8 tahun 2012 tidak efektif dengan kata lain rumusan pasal tersebut tidak tepat. Kata Kunci : Pemilu, Problematika Hukum, Pengertian Politik Uang

ABSTRACT Execution of general election directly basically aims to strengthen democracy principle, education of politics to society mounted by local governance and life growth of democrazy but problems often emerge related to execution of general election directly regarding hit money politic. In this case can be happened and give negative impact of general election because existence of section formula sanction in 301 sentence (1) Code-Law of No 8 Year 2012 light once in practice, like the hoisterous of political practice of money, involvement of bureaucracy government officer in campaign and settler of regional leader candidate will also got mixed up with this matter become to draw to be checked by because money politics can injure democracy system. In writing research type of this thesis used is nrmative research, namely relied on research is analysis to some principle of justice, theory punish, appropriate law, and regulation and there is a relation with this problems. Approach of this problem which is used in writing of this thesis used approach of legislation ( Statute Aproach) namely with analyzing the existing law and regulation with general election specially regarding money politics in general election, and also used conceptual approach, political congeniality of money widely. The result of research concluded that the meaning of money politics in general election is giving or promised by goods or money, so that to be someone chosen certain candidate, existing sanction in section formula 301 article 1 Code-Law of No 8 year 2012 is not effective equally the section formula imprecise. Keyword : General Election, Problems of Law, Congeniality of Money Politics

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal