Detail Karya Ilmiah

  • ANALISIS PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT DENGAN STATUS ANAK LUAR KAWIN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM
    Penulis : AYU DESI MUSTIKA
    Dosen Pembimbing I : Indah Purbasari, SH.,LL.M
    Dosen Pembimbing II :Encik Muhammad Fauzan, S.H., LL.M
    Abstraksi

    Pernikahan dibawah tangan atau siri adalah pernikahan yang sah secaraagama/kepercayaan dan tidak memiliki legitimasi hukum karena tidak adanya catatan perkawinan. Permasalahan legitimasi perkawinan siri ini dialami pula oleh Machica Mochtar yang mengajukan yudicial review ke Mahkamah Konstitusi karena tidak terpenuhinya hak konstitusional anak luar kawin (ALK) dari pernikahan siri. Penelitian ini bertujuan memperoleh kejelasan mengenai pencatatan anak luar kawin baik sebelum maupun sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-undang (statue approch) dan kasus (case approch). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan MK atas Kasus Machica Mochtar tersebut terkait dengan status ALK yang dimungkinkan mendapatkan pengakuan ayah biologis melalui Tes DNA. Permasalahannya apabila ALK dicatatkan dengan nama ayah biologisnya hal ini bertentangan dengan hukum Islam yang mendefinisikanALK hanya sebatas anak hasil zina.Pencatatan ALK dengan nama ayahnya atas dasar hasil tes DNA akan menimbulkan pengkaburan nasib anak tersebut. Putusan MK yang mengatur pengesahan anak luar kawin dengan menggunakan tes DNA bertujuan untuk melindungi status anak. Namun, pengesahan anak tersebut akan menimbulkan pelanggaran ketertiban pencatatan perkawinan yang juga bertujuan untuk melindungi status dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, MK seharusnyalebih menjelaskan pengertian tentang anak luar kawin agar tidak memimbulkan berbagai penafsiran. Penambahan tes DNA juga diperlukan dalam persyaratan pencatatan ALK agar tidak menjadi kekhawatiran akan keaslian anak tersebut. Dengan demikian, adanya penambahan persyaratan pencatatan maka secara otomatis peraturan pelaksana termasuk Peraturan Daerah tersebut harus diganti atau dirubah.

    Abstraction

    Marriage that is done out of National Marriage Record or “siri” is legal according to certain religion or belief but it does not have any legitimacy because of no marriage record nationally. Legitimacy problem of siri marriage is also experienced by Mochtar Machica who files judicial review to the Constitutional Court because the constitutional rights of illegitimate children (ALK) from siri marriage is not fulfilled. The purpose of this study is to gain a clear record of illegitimate children both before and after the Constitutional Court's decision. The research method used is a normative law by using the approach of Law (statue approach) and case (case approach). Result of this study shows that the Constitutional Court's decision on the case of Machica Mochtar, related to illegitimate status, gives her a possibility to obtain recognizance of biological father through DNA testing. The problem occurs when illegitimate child listed with the name of the biological father; it surely against Islamic law which defines illegitimate child is only a child of adultery. Illegitimate child recording with the father's name on the basis of DNA test results will create a blurring fate to the child. Court decision that arranges the illegitimate child endorsement using DNA testing aims to protect the child's status. However, endorsement of the child will violate the registration order of marriages recording which also aims to protect the status of the marriage. Therefore, the Court should explain better about the definition of illegitimate children in order to avoid various interpretations. The addition of DNA testing is also required in illegitimate children listing requirements in order to ensure the authenticity of the child. Thus, the additional recordkeeping requirements then implementing regulations including the Regulation should be changed or altered automatically.

Detail Jurnal