ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana LAKIP berfungsi sebagai pengukuran kinerja instansi pemerintah, berdasarkan ketentuan yang berlaku (PP 8/2006), dengan studi kasus Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Bangkalan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data yang diperoleh melalui informan yang terkait, media cetak, dokumen, perundangan yang berlaku. Analisa data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAKIP telah dibuat setiap berakhirnya tahun anggaran, namun masih belum sepenuhnya berdasarkan pada ketentuan yang berlaku (PP 8/2006). Hal ini dapat diketahui dari bentuk LAKIP, misalnya: (1). sistematika penulisan (format); (2). waktu penyampaian LAKIP terlambat. Sedangkan unsur isi LAKIP, misalnya: (1). pengalokasian anggaran dari suatu program/kegiatan untuk kepentingan publik masih rendah; (2). perencana pengalokasian anggaran kurang cermat mengantisipasi perkembangan dari potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Kata Kunci: PP 8/2006, LAKIP Dinas Koperasi UMKM Bangkalan.

ABSTRACT This study is aimed to know how far the LAKIP functioned as a measurement toward the government institution performance, according to the provision in PP 8/2006, with the case study Cooperative-Service (Dinas Koperasi) UMKM Bangkalan. Research method used is descriptive – qualitative with case study approach, while data collection was done through related informants, printed-media, documents, and available legislation. The data gained, then were analyzed within three steps, which are: data reduction, presentation, and conclusion. The result of the study shows that “LAKIP” was made in each end of the fiscal year, but it is still not completely in line with the legislation in PP 8/2006. This matter could be known from the form of LAKIP, such as: (1). Systematics of writing (form); (2). Delay of LAKIP presented. The element of LAKIP, for example: (1). Budget allocation from a certain program/activity for publik interest is still low; (2). Planning in allocating the budget is still not thorough in anticipating the potensial development, opportunity, and also obstacles that might appear. Key Words: PP 8/2006, LAKIP Dinas Koperasi UMKM Bangkalan.