Dalam organisasi pemerintah, pelayanan kepada masyarakat adalah tujuan utama yang tidak mungkin dapat dihindari karena sudah merupakan kewajiban menyelenggarakan pelayanan dengan menciptakan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Tujuan pemberian pelayanan publik adalah pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh pemerintah yang terkait dengan kepentingan publik. Salah satu jenis pelayanan publik tersebut adalah pelayanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui secara yuridis Akuntabiltas pelayanan publik dalam pembuatan akte kelahiran beserta untuk mengetahui kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan dalam hal menerbitkan Akta Kelahiran. Sehingga Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian normatif. Adapun pendekatan masalah yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah adalah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Sehingga, kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan yang merupakan Instansi Pelaksana tekhnis dalam asas otonomi daerah dan tugas pembantuan adalah bagian dari penyelenggara pelayanan publik yang melayani urusan kependudukan dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berwenang melaksanakan urusan administrasi kependudukan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1B huruf c yaitu mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan serta mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta berwenang untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk . Kata Kunci : Akuntabilitas, Pelayanan Publik, Akte Kelahiran

In government organizations, service to the community is the main objective that could not be avoided because it is a duty service delivery by creating the best service to the community. The purpose of public service delivery is the fulfillment of the fundamental rights of every citizen and resident on goods, services or administrative services provided by the government relating to the public interest. One type of public service is a public service in the field of population and civil registration. The aim in writing this paper was to determine the judicial accountability in the public service and their birth certificates to determine the authority of the Department of Population and Civil Registration Bangkalan in terms of issuing birth certificates. So that the method used is a method normative research. The approach used to answer the problem formulation of the problem is the approach of legislation and approach to the facts. The conclusion of the results of this study indicate that Department of Population and Civil Registration Bangkalan which is the Executing Agency technical in the principle of local autonomy and duty of assistance is part of the public service providers that serve the affairs of the population and Regional Regulation Bangkalan No. 6 of 2014 on the Amendment Both the regulation of Regency Bangkalan Number 20 Year 2008 on the Implementation of the population administration authority to carry out the administration of residence mentioned in article 1B c ie print, publish, and distribute citizenship documents and document the results of population registration and civil registration as well as the authority to grant the validity of identity and legal certainty of residency for each milestone and demographic events experienced by the population. Keywords: Accountability, Public Service, Birth Certificate

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal