ABSTRAK Pelaksanaan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) kebijakan yang diberlakukan pemerintah Indonesia dilandasi oleh banyaknya kasus kekerasan yang sering terjadi dan menimpa Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Kebijakan penempatan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri tentu berdampak besar terhadap pengiriman TKW asal Bangkalan. Rumusan masalah yang diambil adalah bagaimana pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Di Kabupaten Bangkalan kemudian perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kabupaten Bangkalan. Tujuan dari penulisan ini untuk mengidentifikasi penyimpangan dalam pelaksanaan penempatan TKW dan untuk mengetahui aspek perlindungan, hak-hak TKW di Luar Negeri yang dilakukan oleh Dinsosnakertrans Kab Bangkalan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kabupaten Bangkalan di lakukan oleh PJTKI. Proses penempatan Tenaga Kerja Wanita TKW, CTKW mengacu pada prosedur yang telah di tetapkan oleh Pemerintah atau menganut kebijakan Nasional, di karenakan di Kabupaten sendiri tidak terdapat Peraturan Daerah yang mengatur khusus tentang penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri. Dinsosnakertrans Bangkalan pada pra penempatan pemerintah agar lebih bertindak lebih tegas lagi terhadap CTKW yang dinyatakan kurang terampil untuk tidak di berangkatkan terlebih dahulu dan Pembuatan Peraturan Daerah khusus Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI/TKW di Luar Negeri. Penyederhanaan birokrasi pelayanan penempatan dan perlindungan TKI/TKW di Luar Negeri, lebih mengoptimalkan pelaksanaan rekruitmen penempatan dan perlindungan hukum dari pra penempatan sampai pasca penempatan dan keberpihakan dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada warga yang menghadapi masalah di Luar Negeri dalam bentuk pemenuhan hak-hak CTKW/TKW, baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri.

ABSTRACT Implementation of the protection of the Labor Women (TKW) policies imposed by the government of Indonesia is based on the number of cases of violence that are common and afflicts Indonesian Workers abroad. Placement policies for workers who work abroad would have a major impact on shipping TKW Bangkalan origin. The formulation of the problem is how the implementation of the placement taken Labor Women (TKW) In Bangkalan then the legal protection of Labor Women (TKW) in Bangkalan. The purpose of this paper to identify irregularities in the implementation of the placement of migrant workers and to identify aspects of the protection of, the rights of migrant workers in the State are carried out by district Dinsosnakertrans Bangkalan. The research method used in this paper uses empirical research. Results showed Implementation Labor Placement and Protection of Women (TKW) in Bangkalan done by the recruitment agency. Manpower placement Women migrant workers, CTKW refers to procedures that have been set by the Government or adopt national policies, in because the district itself there is no local regulation governing special about the placement and protection of migrant workers in the State. Dinsosnakertrans Bangkalan pre placement government had to act more forcefully against CTKW stated not to be less skilled at making berangkatkan first and Local Regulations About the Placement and Protection of TKI / TKW Abroad. Simplifying bureaucratic placement services and protection of TKI / TKW overseas, better optimize the recruitment and placement of legal protection from pre-deployment to post-placement and alignment in providing care and protection to people who are facing problems in the State in the fulfillment of the rights CTKW / TKW, both concerned with managing the placement of migrant workers depart, as well as those set independently.

Baca Jurnal Baca Jurnal