Detail Karya Ilmiah
-
UNSUR PEMBELAAN TERPAKSA DAN MELAKSANAKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG PADA KASUS PEMBUNUHAN (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 71 K/MIL/2010)Penulis : BILLY SATRIA ADIKARADosen Pembimbing I : Dr.Deni Setiya Bagus Yuherawan.,S.H., M.SDosen Pembimbing II :Dr. Wartiningsih.,S.H., M.HumAbstraksi
ABSTRAK Kasus pembunuhan yang terjadi di desa cipamokolan, kecamatan rancasari, kodya Bandunng telah mendapat putusan hukum dari Mahkamah Agung. Putusan pengadilan tersebut menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah karena hakim berpendapat bahwa ada unsur kesengajaan dalam kasus pembunuhan yang dilakukan Polisi pada saat penangkapan salah satu warga desa cipamokolan. Untuk itu saya menganalisis putusan Mahkamah Agung dalam skripsi saya yang berjudul “ Unsur pembelaan terpaksa dan melaksanakan ketentuan undang—undang pada kasus pembunuhan ” (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 71 K/MIL/2010). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum doctrinal dengan menggunakan statute approach, conseptual approach. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh aiptu waluyo dengan melakukan penembakan kepada tersangka, sudah merupakan hal yang benar dan sesuai dengan prosedur karena pada fakta-fakta dipersidangan saudara mahdi (korban/tersangka) melakukan penyerangan secara tiba-tiba kepada aiptu waluyo dan rekannya menggunakan celurit yang di ayunkan ke kiri dan kanan yang diarahkan ke kepala aiptu waluyo dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter yang mengakibatkan aiptu waluyo menghindar dengan cara jongkok dan mencabut pistol yang diselipkan di pinggang sebelah kanan langsung ditembakkan kearah sdr. Mahdi sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter. Dalam hal apa bila perbuatan tersebut tidak dilakukan maka nyawa dari aiptu waluyo itu sendiri yang akan terancam, sehingga perbuatan aiptu waluyo dapat dikatagorikan sebagai melaksanakan ketentuan undang-undang seperti yang tercantum dalam pasal 50 KUHP. Perbuatan yang dilakukan oleh aiptu waluyo semata-mata hanya untuk membela dirinya dari serangan yang mengakibatkan kejadian yang tidak diinginkan. Hal tersebut seharusnya dapat menghapuskan pidana dari aiptu waluyo sebagaimana yang tercantum dalam pasal 49 ayat (1) KUHP. Kata kunci: Pembelaan terpaksa, Melaksanakan ketentuan undang-undang
AbstractionABSTRACT Homicides that occurred in the village cipamokolan , rancasari district , municipality Bandunng has received a verdict from the Supreme Court . The court ruling stated that the defendant was found guilty the judge found no intentional homicides committed in the police at the time of the arrest of one of the villagers cipamokolan . For that I analyze the Supreme Court's decision in my thesis entitled " Elements defense forced and implement the provisions of law on homicide " ( Analysis of Supreme Court of the Republic of Indonesia No. . K/MIL/2010 71 ) . The method used is the method of doctrinal legal research using the statute approach , conseptual approach .The results have shown that what was done by Aiptu waluyo by shooting the suspect , was the right thing and in accordance with the procedure because the facts dipersidangan brother mahdi ( victim / suspect ) to attack suddenly to Aiptu waluyo and using a sickle in his swing to the left and right to the head Aiptu waluyo distance less than 1 ( one ) meter lead Aiptu waluyo escape by way of the squat and pull out a gun tucked in the waist towards the right of direct fired Br . Mahdi for three (3 ) times the distance less than 1 ( one ) meter . In terms of what if the act is not done then the lives of Aiptu waluyo itself to be threatened , so that actions can be categorized as Aiptu waluyo implement the provisions of the law as stated in article 50 of the Criminal .Acts committed by Aiptu waluyo solely to defend himself from attacks that result in undesirable events . It is supposed to eliminate the criminal from Aiptu waluyo as stated in Article 49 paragraph ( 1 ) of the Criminal Code. . Keywords : defense forced , Implement the provisions of law