ABSTRAK Pelaksanaan terhadap kebijakan moratorium yang diberlakukan pemerintah Indonesia dilandasi oleh banyaknya kasus kekerasan yang sering terjadi dan menimpa Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri. Program moratorium terhadap TKI yang bekerja di luar negeri tentu mempunyai pengaruh terhadap pengiriman TKI asal Bangkalan. Rumusan masalah yang diambil adalah bagaimanakah pelaksanaan kebijakan moratorium yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten Bangkalan. Tujuan dari penulisan ini untuk memperoleh kejelasan mengenai pelaksanaan dari kebijakan moratorium yang dilakukan oleh Dinsosnakertrans Kabupaten Bangkalan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum sosiologis hukum atau empiris. Hasil penelitian menunjukkan moratorium yang diberlakukan oleh pemerintah harus berjalan dengan baik sehingga efektivitas dari moratorium dapat mengurangi jumlah kekerasan yang terjadi pada TKI. Pelaksanaan moratorium di daerah Bangkalan tentunya berdampak besar sehingga dalam kebijakan tersebut, peran serta pemerintah daerah khususnya Bangkalan harus mulai membenahi system perekrutan yang harus sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2004. Bentuk Perlindungan yang diberikan kepada TKI mulai dari pra penempatan, masa penempatan dan pasca penempatan. Perlindungan ini diberikan agar para TKI lebih dihargai hak-haknya sehingga tidak ada kasus kekerasan terhadap TKI yang bekerja di Luar Negeri.

ABSTRACT The implementation of the moratorium imposed by the Indonesian government is based on the number of cases of violence that are common and afflicts Indonesian Workers abroad. Program moratorium against workers who work abroad would have an influence on sending workers home Bangkalan. The formulation of the problem is how the implementation of policies taken by the government moratorium Bangkalan district. The purpose of this paper to obtain clarity on the implementation of the moratorium by Dinsosnakertrans Bangkalan. The research method used in this paper uses a sociological legal research or empirical laws. The results showed that the moratorium imposed by the government should be running well so that the effectiveness of the moratorium could reduce the amount of violence that occurs in workers. The implementation of the moratorium in the area Bangkalan certainly have a major impact in the policy, the role of local governments in particular must start to fix Bangkalan recruitment system should be in accordance with Law no. 39 in 2004. Forms of protection given to workers ranging from pre-deployment, deployment and post-deployment period. This protection is given to the workers over their rights respected so that no cases of violence against migrant workers working abroad.

Baca Jurnal Baca Jurnal