ABSTRAK Ibnu Amin Ibrohim. 2014. Signifikansi Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu Legislatif dalam Konteks Penggantian Calon Terpilih. Skripsi, Jurusan Hukum Universitas Trunojoyo Madura Tindak pidana pemilu dipandang sebagai sesuatu tindakan terlarang yang serius sifatnya dan harus diselesaikan dalam waktu singkat, agar dapat tercapai tujuan mengadakan ketentuan pidana untuk melindungi proses demokrasi melalui Pemilu. Dan sesuai juga dengan amanat reformasi, bahwa penyelenggaraan Pemilu untuk kedepannya harus dilakukan dan dilaksanakan secara lebih berkualitas. Ketidakcukupan aturan hukum pasal 220 tentang penggantian calon terpilih karena di pasal 220 ayat 1 huruf d dinyatakan bahwa penggantian calon terpilih anggota DPRD dilakukan apabila terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa money politic dan pemalsuan dokumen. Begitupun pasal 220 ayat 1 Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan: huruf (c.) tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pentingnya penyelesaian tindak pidana pemilu legislatif dalam konteks penggantian calon terpilih, sekaligus mengetahui dan menganalisis tepatkah aturan hukum yang mengatur tentang penyelesaian tindak pidana pemilu legislatif dan penggantian calon terpilih. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah doctrinal research adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin -doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana pemilu legislatif dalam konteks penggantian calon terpilih adalah ketidaktepatan aturan hukum yang mengatur tentang penyelesaian tindak pidana pemilu legislatif dalam konteks penggantian calon terpilih sesungguhnya dapat dijadikan tumpuan bagi para aktor politik yang melakukan kecurangan dan ingin terbebas dari jeratan hukum sehingga apabila calon legislative melakukan tindak pidana pemilu selain yang disebutkan yaitu politik uang dan pemalsuan dokumen maka tidak akan terjangkau oleh aturan hukum yang ada. Kata kunci : Tindak Pidana Pemilu Legislatif, Penggantian Calon Terpilih

ABSTRACK Ibnu Amin Ibrahim. The significance of the 2014 legislative elections Settlement Crime in Context Replacement Candidate Elected. Thesis, Department of Law, University Trunojoyo. Criminal election seen as a serious act of illicit nature and must be completed in a short time, in order to achieve the purpose of holding the criminal provisions to protect the democratic process through elections. And also in accordance with the mandate of reform, that the elections for the future must be made and implemented more qualified. Insufficiency of article 220 of the rules of law chosen as the replacement candidate in Article 220 paragraph 1 letter d stated that the replacement candidate elected legislators done if convicted of the crime of Election form of money politics and falsification of documents. Likewise, Article 220 paragraph 1 of the elected candidates Replacement DPR, DPD, provincial, and regency / city do when elected candidates in question: (c.) No longer qualified to be a member of the DPR, DPD, provincial or regency / city. The purpose of this study is to investigate and analyze the importance of the completion of the crime of legislative elections in the context of the replacement of the elected candidate, as well as accurate to determine and analyze legal rules governing the completion of the crime of legislative elections and the replacement of the elected candidate. This type of research used in this paper is doctrinal research is a process to find a rule of law, principles of law, and the doctrine of the law -doktrin to answer the legal issues faced. The results showed that the resolution of criminal offenses in the context of legislative election candidates elected replacement is imprecision legal rules governing the completion of the crime of legislative elections in the context of the replacement of the elected candidate can actually be used as the foundation for political actors who commit fraud and want to be free from the law so that if legislative candidates with a criminal offense other than that mentioned the election politics and falsification of documents, the money will not be covered by existing law. Keywords: Crime legislative elections, Replacement of Elected Candidate

Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal Baca Jurnal