Detail Karya Ilmiah

  • PERLINDUNGAN HUKUM PEMAIN SEPAK BOLA ATAS HAK POKOKNYA BERDASARKAN DRAFT KONTRAK LPIS
    Penulis : HOIRUL UMAM
    Dosen Pembimbing I : DR. Hj.DJULAEKA, S.H., M.HUM
    Dosen Pembimbing II :Hj.AZIZAH, S.H.,M.HUM
    Abstraksi

    Pemain sepak bola merupakan tenaga kerja dalam “industri” sepak bola dan sebagai seorang pekerja/buruh bagi suatu klub, sehingga UU Ketenagakerjaan dapat diterapkan kepada pemain sepak bola, dan klub sepak bola adalah sebagai perusahaan dan kedudukan orang yang memiliki modal atau pemilik klub sepak bola dapat dikatakan sebagai pemilik perusahaan atau majikan. Hal ini menarik untuk diteliti sebab meskipun telah dibuat kontrak kerja antara pemain dengan klub namun penyimpangan-penyimpangan yang dengan sengaja dilakukan pihak klub masih terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat masalah mengenai perlindungan hukum pemain sepakbola atas hak pokoknya berdasarkan Draft Kontrak LPIS. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah hukum positif. Adapun pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) yang terkait tentang perjanjian kerja serta perundang-undangan lainnya yang mendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Draft LPIS belum mengakomodasi tentang hak-hak pokok pemain sebagaimana dalam UU Ketenagakerjaan. ketentuan-ketentuan dalam Draft LPIS belum mencerminkan adanya keseimbangan hak antara pemain dengan klub, ketentuan tentang hak-hak pokok pemain dan kewajiban pokok klub sebagaimana dalam UU Ketenagakerjaan belum diaturkan secara jelas dan tegas dalam Draft LPIS. Permasalahan mayoritas yang terjadi adalah pada keluhan gaji pemain. Adapun hambatan yang timbul dalam prosedur keluhan atas gaji pemain yakni klub tidak mengindahkan prosedur sebagaimana dalam Draft Kontrak LPIS, klub dengan sengaja lalai atas prosedur yang telah ditentukan oleh pengelola liga tersebut. Pemerintah sebagai penguasa harusnya lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap proses penyelesaian permasalahan antara pemain dengan klub, yang terjadi pemerintah hanya mengeluarkan himbauan terhadap klub dan meminta klub untuk melaksanakan kewajibannya tanpa adanya tindak lanjut.

    Abstraction

    Football players are in the labor force " industry " football and as a worker / laborer for the club , so the labor laws applicable to the football players and football clubs are as a company and the position of those who have the capital or the owner of the football club can be regarded as the owner of the company or employer . It is interesting to study because although the contract has been made between the player with the club, but the deviations that deliberately made ??the club is still going on . Therefore , this study raised the issue of the legal protection of the right of football players fundamentally based LPIS Draft Contract . This research method using normative legal research , which is a study that focuses on reviewing the application of the rules of positive law . The approach to the problem using the approach of law ( statue approach) that establish agreements and other legislation that support . The results showed that the Draft LPIS not accommodate the rights of the principal players as the Manpower Act. the provisions of the Draft LPIS not reflect a balance between the rights of players to the club , the provision of basic rights and obligations of the principal players in the club as labor law has not arranged in a clear and unequivocal in LPIS Draft . The majority of problems that occur in the complaint is player salaries . The obstacles that arise in the grievance procedure on the club's player salaries do not heed the procedure as in the Draft Contract LPIS , willfully negligent club on the procedure that has been determined by the league managers . Government as the ruler should further enhance oversight of the process of dispute resolution between the player with the club , which occurs only government issued an appeal to the club and asked the club to carry out its obligations in the absence of follow-up .

Detail Jurnal